AIpusatID – Pemerintah mengakui adanya permasalahan serius dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, sejumlah program bantuan utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi energi diduga kuat tidak tepat sasaran.
Tak tanggung-tanggung, Gus Ipul menyebut sekitar 45 persen penerima PKH dan bansos sembako tahun 2025 bukan penerima yang seharusnya. Padahal, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp78 triliun dari total Rp504,7 triliun untuk seluruh bansos dan subsidi tahun ini.
Baca juga: Geger! 500 Ribu Penerima Bansos Diduga Main Judol, Mensos: Akan Dicoret Jika Terbukti
“Ini yang menjadi perhatian kita. Untuk PKH dan sembako, diperkirakan ada 45 persen yang mistargeted atau salah sasaran. Artinya, hampir separuh penerimanya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” ujar Gus Ipul dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (15/7/2025).
Subsidi Energi Juga Rawan Salah Sasaran
Tak hanya bansos tunai, Gus Ipul juga membeberkan sejumlah data mengejutkan terkait subsidi energi yang juga banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.
Baca juga: Viral! Warga Sudah Meninggal Masih Terima Bansos, Tito Ungkap Penyebabnya
Berikut rincian dugaan ketidaktepatan sasaran:
- Subsidi BBM: 82% atau sekitar Rp21,9 triliun dari total Rp26,7 triliun tidak dinikmati masyarakat miskin.
- Subsidi LPG 3 Kg: 60,6% atau sekitar Rp53 triliun dari Rp87,6 triliun salah sasaran.
- Subsidi Listrik: 58,6% dari Rp90,2 triliun diperkirakan juga tidak tepat sasaran.
- Program Indonesia Pintar (PIP): 43,2% dari Rp13,4 triliun diprediksi salah sasaran.
- Total bansos dan subsidi lainnya yang tidak tepat sasaran: Sekitar Rp207,8 triliun.
“Jika kita bisa pastikan semua subsidi dan bantuan tepat sasaran, potensi efisiensi anggaran yang bisa diselamatkan diperkirakan mencapai Rp101 triliun hingga Rp127 triliun, angka yang sangat signifikan,” jelas Gus Ipul.
Baca juga: Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Puan Maharani: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Era Baru: DTSEN Jadi Satu-satunya Rujukan Data Bansos
Menjawab persoalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis satu-satunya dalam menyalurkan seluruh program perlindungan sosial.
“Inilah momen bersejarah bagi Indonesia. Sekarang seluruh kementerian, lembaga, dan pemda wajib menggunakan DTSEN untuk melaksanakan program pembangunan dan bantuan,” tegas Gus Ipul.
DTSEN Dinamis, Data Diperbarui Setiap 3 Bulan
Berbeda dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebelumnya, DTSEN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih terperinci.
Baca juga: Pemprov Jatim Gelontorkan Bansos Rp2,23 Miliar di Probolinggo, Khofifah: Wujud Nyata Negara Hadir
Namun, pendekatan baru ini juga memiliki konsekuensi. Data bersifat dinamis karena diperbarui setiap tiga bulan sekali, sehingga terjadi perubahan status penerima.
“Ada yang kita sebut inclusion error, yaitu mereka yang seharusnya tidak menerima tapi dapat bantuan. Ada juga exclusion error, di mana mereka yang seharusnya menerima justru tidak mendapatkan. Ini efek dari proses pembaruan data yang terus berjalan,” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah tetap yakin sistem ini akan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.
“Dengan DTSEN, kita pastikan bansos diberikan sesuai kondisi terbaru masyarakat. Maka itu, pembaruan data tiga bulan sekali menjadi kunci ketepatan sasaran,” pungkas Gus Ipul.
