Jakarta, AipusatID – Pemerintah tengah menyiapkan proyek percontohan digitalisasi layanan publik, dan Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai lokasi awal implementasi program Digital ID untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat infrastruktur digital nasional demi mewujudkan layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) M. Firman Hidayat dalam diskusi publik bertajuk “Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan”, Senin (28/7), yang disiarkan melalui kanal YouTube Center for Indonesian Policy Studies.
Baca juga: Warga Jakarta Terlibat Judi Online Bakal Kehilangan Bansos, Pemprov DKI Bergerak Cepat
“Rencananya akan ada satu pilot project untuk digitalisasi pemerintahan, dengan fokus pada infrastruktur digital publik. Di dalamnya mencakup Digital ID, platform pertukaran data, serta sistem pembayaran digital,” ujar Firman.
Baca juga: Bansos PKD Juli 2025 Cair: Cek Daftar Penerima KLJ, KPDJ, dan KAJ dari Pemprov DKI Jakarta
Semua Warga Banyuwangi Akan Miliki Digital ID
Firman menjelaskan bahwa seluruh penduduk Banyuwangi akan diberikan Digital ID, yang dilengkapi dengan fitur pengenalan biometrik. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi identitas secara presisi untuk memastikan penyaluran bansos hanya diberikan kepada yang benar-benar berhak.
“Dengan adanya Digital ID, kami bisa pastikan bahwa orang yang mengklaim bantuan adalah orang yang sesuai, karena ada dukungan data biometrik dan sistem lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Digital ID ini akan terintegrasi dengan database administrasi pemerintah dan riwayat transaksi digital masyarakat. Langkah ini diyakini dapat menyaring penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria secara lebih akurat.
“Misalnya, jika seseorang terdaftar sebagai penerima bansos, tapi faktanya ia punya empat mobil dan transaksi bulanannya mencapai Rp20 juta, maka jelas tidak layak menerima bantuan. Sistem ini akan bantu deteksi itu,” kata Firman.
Baca juga: Dana Bansos Mengendap Lebih dari 3 Bulan? Ini Tegasnya Mensos Saifullah Yusuf!
Terhubung dengan Pembayaran Digital
Sebagai bagian dari transformasi digital, proyek ini juga akan disambungkan dengan sistem pembayaran digital, sehingga seluruh proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan dapat dipantau secara real time.
Firman menargetkan uji coba ini dimulai pada September 2025, dengan hasil awal diharapkan bisa terlihat sebelum akhir tahun. Bila sukses, pemerintah berencana memperluas implementasi Digital ID ini secara nasional pada 2026.
“Target kami akhir tahun ini sudah ada hasil yang bisa dievaluasi, sehingga tahun depan bisa dilanjutkan secara nasional,” tutup Firman.
Langkah strategis ini menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi digital layanan publik, sekaligus menjawab tantangan akurasi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
