AipusatID – Negara kecil di kawasan pegunungan Himalaya, Bhutan, kini mencuri perhatian dunia setelah berhasil mengumpulkan cadangan Bitcoin (BTC) dalam jumlah besar. Dengan kepemilikan lebih dari 13.000 BTC atau setara Rp21,3 triliun (kurs Rp16.400), Bhutan resmi menyandang status sebagai negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar ketiga di dunia.
Mengutip laporan Coincentral.com, jumlah Bitcoin yang dikuasai Bhutan ini mencerminkan sekitar 40% dari produk domestik bruto (PDB) mereka—sebuah angka yang menandakan betapa ambisiusnya strategi nasional berbasis kripto yang dijalankan negara tersebut.
Baca juga: Usai Diretas, Nobitex Mulai Pulihkan Layanan Kripto Secara Bertahap
Cadangan Bitcoin Bhutan sepenuhnya dikelola oleh Druk Holding & Investments (DHI), sebuah badan usaha milik negara yang bertugas mengelola aset strategis negara.
Tambang Sendiri, Ramah Lingkungan, Tanpa Bahan Bakar Fosil
Berbeda dari banyak negara lain yang memperoleh Bitcoin melalui pembelian di pasar atau hasil penyitaan, Bhutan mengambil jalur berbeda. Negara ini menambang seluruh Bitcoin-nya sendiri sejak akhir 2020, menggunakan infrastruktur lokal dan teknologi ramah lingkungan berbasis energi air.
Awalnya, kegiatan penambangan dimulai dengan perangkat rakitan lokal di wilayah Dochula Pass. Namun, seiring waktu, kapasitasnya berkembang. Pada 2022, Bhutan telah memiliki empat fasilitas penambangan kripto resmi, dan hingga pertengahan 2025, jumlah tersebut telah meningkat menjadi enam lokasi tambang aman yang sepenuhnya menggunakan energi hidro.
Strategi ini menjadikan Bhutan sebagai pelopor dalam penambangan Bitcoin berkonsep “green crypto”, karena tidak menggunakan bahan bakar fosil dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon global.
Baca juga: Waspada! Investasi Kripto Bodong Menyebar Lewat Medsos, OJK Jangan Terjebak Janji Manis
Hasil Tambang untuk Biayai Negara dan Gaji ASN
Yang membuat strategi Bhutan makin menarik adalah penggunaan hasil tambang kripto untuk kepentingan nasional. Salah satunya, Bitcoin digunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, pada 2023, pemerintah Bhutan sempat menjual BTC senilai US$100 juta guna mendanai kenaikan gaji pegawai negeri.
Langkah ini juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah eksodus tenaga kerja ke negara-negara tetangga, khususnya India dan Tiongkok. Pemerintah melihat aktivitas penambangan sebagai solusi efisien untuk mengelola surplus energi listrik, terutama saat produksi listrik dari pembangkit tenaga air mencapai puncaknya.
Energi berlebih yang semula akan diekspor kini dimanfaatkan di dalam negeri melalui pusat penambangan Bitcoin, menciptakan skema ekonomi sirkular yang menguntungkan negara.
Baca juga: Upbit Indonesia: Semester Kedua 2025 Jadi Penentu Arah Industri Kripto Global
Membangun Kota Kripto & Infrastruktur Digital Masa Depan
Tak hanya puas dengan status pemilik Bitcoin terbesar ketiga, Bhutan kini sedang mempersiapkan infrastruktur ekonomi digital lebih luas. Pemerintah tengah mengembangkan Gelephu Mindfulness City, sebuah kota futuristik berbasis teknologi kripto yang mengintegrasikan layanan properti, pariwisata, keuangan, dan pemerintahan digital.
